anggaran infrastruktur untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo. Dody menjelaskan bahwa langkah penahanan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden, agar kementerian-kementerian terkait dapat melakukan sinkronisasi program kerja terlebih dahulu.
“Semua dana untuk infrastruktur sementara ini ditahan oleh Ibu Menteri Keuangan, berdasarkan arahan Presiden, sampai kami dapat duduk bersama dengan Kepala Bappenas untuk menyelaraskan program kerja,” ujar Dody saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin, 18 November 2024. Meskipun demikian, Dody tidak dapat memastikan sampai kapan penahanan anggaran tersebut akan berlangsung.
Penjelasan Mengenai Penahanan Anggaran Infrastruktur
Mengenai keterbatasan anggaran, Dody menyatakan bahwa pada 2025, Kementerian PU akan lebih fokus pada program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu prioritas utama kementeriannya adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. Namun, Dody menyebutkan bahwa proyek-proyek pembangunan fisik besar yang membutuhkan dana besar kemungkinan akan ditunda sementara waktu. Dalam hal ketahanan pangan, misalnya, Kementerian PU berencana untuk memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada, seperti bendungan-bendungan yang ada di seluruh Indonesia.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita akan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti 259 bendungan yang ada, untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan,” tambah Dody.
Anggaran Infrastruktur yang Sudah Tersedia
Meski anggaran untuk proyek infrastruktur baru masih ditahan, Dody menegaskan bahwa lebih dari 90% dari anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum pada 2025 sudah tercatat untuk pembayaran kontrak multi-year. Artinya, proyek-proyek yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya, yang memerlukan pembayaran kontrak jangka panjang, akan tetap dilanjutkan. “Saya juga baru tahu, karena saya kan orang baru di sini, new kids on the block. Baru tahu bahwa 90% plus anggaran kita ini sudah committed sekian lama, setahun lah, dua tahun lah, tiga tahun lah. Jadi sekarang ini (2025) tinggal bayar, tinggal nyelesaiin (proyek yang sudah berjalan) gitu-gitu doang,” jelas Dody.
Dody juga optimistis bahwa dengan pemanfaatan infrastruktur yang ada, target pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo dapat tercapai. “Apa yang sudah kita miliki saat ini, akan kita revitalisasi dan optimalkan untuk mendukung program ini,” lanjutnya.
Pada hari yang sama, setelah bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Bappenas, Dody melanjutkan rapat dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU. Namun, setelah rapat tersebut, Dody menyatakan bahwa belum ada pembahasan rinci mengenai penahanan, pengurangan, atau penambahan anggaran untuk kementeriannya.
“Diskusi kami masih dalam tataran pembahasan umum agar pekerjaan yang sudah direncanakan untuk 2025 bisa dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien,” kata Dody.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memilih untuk menghindari wawancara dengan wartawan setelah rapat. Ia langsung masuk mobil dan meninggalkan Kementerian PU tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
Pembatasan Anggaran Infrastruktur pada Proyek Baru
Namun, untuk proyek-proyek infrastruktur baru yang dijadwalkan dimulai pada 2025, Dody menyebutkan bahwa anggarannya masih ditahan oleh Kementerian Keuangan untuk dibahas lebih lanjut dengan kementerian-kementerian terkait. Hanya sekitar 4% dari total anggaran infrastruktur yang masih tersedia untuk proyek-proyek baru tersebut. “Yang free, maksudnya free itu bisa dipakai (untuk proyek infrastruktur baru) yang lain itu paling berapa sih? 4%-an lah. 4% dari the whole total (seluruh anggaran) yang sudah diberikan negara kepada kita untuk tahun 2025,” ujar Dody. Jika ada proyek infrastruktur baru yang perlu dikerjakan, Dody menyebutkan bahwa mereka harus mendiskusikan dengan Presiden Prabowo apakah proyek tersebut bisa dilanjutkan, atau apakah lebih baik fokus pada proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
Belum Ada Lelang Proyek Infrastruktur Baru untuk 2025
Karena anggaran infrastruktur baru masih dalam proses pembahasan, pihak Kementerian Pekerjaan Umum juga belum membuka lelang untuk proyek-proyek infrastruktur baru yang direncanakan pada 2025. Dody menjelaskan bahwa mereka belum bisa memastikan apakah lelang untuk proyek infrastruktur tahun depan dapat dilakukan pada akhir tahun ini, karena masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.
“Lelang-lelang baru sementara belum ada. Lelang awal (proyek 2025) kan Pak Presiden mungkin datang di akhir-akhir November ya (menunggu arahan berikutnya). InsyaAllah kita tetap mengusahakan, semua yang ditargetkan bisa selesai on time,” tambah Dody. Dengan penahanan anggaran yang masih berlangsung, Dody memastikan bahwa kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur di masa mendatang, meskipun dalam batasan anggaran yang telah disepakati.
